HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 dengan PENDAPAT MERIAM BUDIARJO

UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan
inikemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENDAPAT MERIAM BUDIARJO

1. Organisasi Negara, Misalnya pembagian kekuasaan antara badan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan Pemerintah Negara Bagian, Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu pemerintah dan sebagainya;

2. Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Prosedur mungubah undang-undang dasar (UUD);

4. Ada kalanya larangan mengubah sifat tertentu dari UUD.

PENBUKTIAN PENDAPAT MERIAM BUDIARJO ATAS UUD 1945

1. Pendapat Meriam Budoarjo Yang mengatakan bahwa dalam konstitusi terdapat pembagian kekuasaan sangat jelas adanya dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 pada Bab II (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Bab III (Kekuasaan Pemerintahan Negara), Bab V (Kementerian Negara), Bab VI (Pemerintah Daerah), Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat), Bab VIIA (Dewan Perwakilan Daerah), Bab VIIIA (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Bab XI (Kekuasaan Kehakiman).Adanya Bab-bab ini membuktikan bahwa dalam UUD 1945 Jelas terdapat pembagian kekuasaan antara Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
2. Pendapat Meriam Budiarjo yang mengatakan bahwa dalam konstitusi terdapat Hak asasi manusia (HAM) juga sangat jelas dalam undang-undang dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pada Bab XA (Hak asasi manusia). Misalnya Dalam UUD 1945 bab XA PAsal 28A yang Mangatakan Setiap Orang berrhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan banyak lagi pasal dalam Bab XA ini yang menjelaskan tentang Hak asasi Manusia.
3. Pendapat Meriam Budiarjo Yang mengatakan Bahwa dalam Konstitusi tedapat Prosedur mengubah UUD Juga jelas dalam Undang-undang dasar 1945. Pada Bab XVI (Perubahan Undang-undang dasar). Pada bab Ini Dijelaskan tentang prosedur mengubah Undang-undang dasar. Misalnya Pada Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.
4. Pendapat Meriam Budiarjo yang mengatakan bahwa dalam konstitusi ada kalanya larangan mengubah sifat tertentu dari UUD. Setelah mengamati UUD 1945, tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai Larangan mengubah siat tertentu dari UUD. Yang ditemukan hanya Larangan memberlakukan suatu Badan Negara atau Peraturan jika belum diadakan yang baru menurut UUD. Hal ini terdapat pada Aturan Peralihan Pasal II yang mengatakan bahwa Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN SERTA PERBEDAAN ANTARA GRASI,ABOLISI,AMNESTI dan REHABILITASI

KEPALA NEGARA dan KEPALA PEMERINTAHAN

Pertama-tama kita harus mengetahui defenisi dari Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Kepala Negara ialah orang mengepalai suatu negara.Sedangkan Kepala Pemerintahan adalah orang yang memimpin jalannya roda pemerintahan, biasa disebut perdana menteri.

Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

A. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA PEMERINTAHAN
Tugas dan wewenang kepala Pemerintahan yang dibahas adalah Kepela Pemerintah Daerah. TUgas dan wewenangnya yaitu:
Pemerintah daerah bersama-sama DPRD mengatur (regelling) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah mengurus (bestuur) urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pada saat pemilihan kepala daerah pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum. KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman tersebut dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah.

Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah. Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.

Pemerintah daerah dapat membentuk badan pengelola pembangunan di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan. Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan.

B. TUGAS dan WEWENANG KEPALA NEGARA
Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala Negara yaitu :
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian

3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.

4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)

5.Menetapkan Peraturan Pemerintah

6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR

9. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat

10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

12.Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung

13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR

14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU

15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR

17. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung

18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR

19. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari.

PERBEDAAN GRASI,AMNESTI, ABOLISI dan REHABILITASI

A. GRASI
Dalam arti sempit berarti merupakan tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim. Dengan kata lain, Presiden berhak untuk meniadakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang.

B. AMNESTI
Merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Amnesti agak berbeda dengan grasi, abolisi atau rehabilitasi karena amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara.

C.ABOLISI
Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.

D.REHABILITASI
Rehabilitasi merupakan suatu tindakan Presiden dalam rangka mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti bahwa kesalahan yang telah dilakukan seorang tersangka tidak seberapa dibandingkan dengan perkiraan semula atau bahkan ia ternyata tidak bersalah sama sekali. Fokus rehabilitasi ini terletak pada nilai kehormatan yang diperoleh kembali dan hal ini tidak tergantung kepada Undang-undang tetapi pada pandangan masyarakat sekitarnya.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!